16 POIN REKOMENDASI LDII PADA CAPRES

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) baru saja menggelar kegiatan akbar, yakni Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Balai Kartini, Jakarta, 13-15 Mei 2014.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPW dan DPD LDII se-Indonesia yang berjumlah sekira 1.200 itu digagas 16 rekomendasi. Ke-16 usulan tersebut LDII sampaikan saat Jokowi dan Prabowo Subianto datang memberi sambutan dalam acara tersebut.

Rekomendasi tersebut sebagai langkah LDII membantu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan sejahtera. Berikut ke-16 usulan tersebut :

1.LDII mencermati, bahwaperkembangan praktek politik demokrasi bangsa sampai dengan saat ini, mengharapkanagar berbagai tingkatan kekuasaan yang melekat pada seseorangharus dianggap sebagai sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

2.LDII mencermati, bahwa praktek demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki kualitasnya secara serius dan sungguh-sungguh serta secara terus menerus, bila dikehendaki agar praktek demokrasi pada akhirnya bisa dianggap sebagai solusi strategis bagi perbaikan kinerja bangsa. Untuk itu LDII mengusulkan agar paket UU Politik harus diperbaiki, agar setiap produk tahapan praktek demokrasi harus memenuhi kaidah legitimasi etis dan tidak hanya sekedar legitimasi kuantitatif.

3.LDII mengharapkanselepas berbagai kegiatan politik 2014agar terus dilaksanakan pendidikan politik demokrasi yang baik bagi rakyat, agar demokrasi dapat dimengerti dan dirasakan,bahwa sebuah kehidupan politik demokrasimemerlukan basis moral dan rasionalitas, agar makna demokrasi dapat mewujud dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ketika di era reformasi P4 ditiadakan, rakyat belum sepenuhnya mendapatpenjelasan tentang apa itu demokrasi, maka ketika rakyat menganggap bahwa pemilu dianggap hanya sebagai “pasar suara”, maka keadaan ini cukup menjelaskan betapa pentingnya pendidikan politik.

Maka dengan pertimbangan tersebut, LDII menganggap perlu bahwa Lembaga seperti KPU juga harus mendapat tugas tambahan untuk melakukan tugas pendidikan politik demokrasi bagi seluruh lapisan rakyat, agar konsolidasi demokrasi secara substansial dapat segera terwujud.

4.LDIImengharapkan agar praktek demokrasidapat menuju terjadinya konsolidasi demokrasi, yang mengakibatkan rakyatsemakin percaya pada demokrasi, agar demokrasidapat mencerminkan kedaulatan rakyat sesungguhnyasehingga dapatmencapai tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu mensejahterakan rakyat secara berdaulat.

5.LDII mengingatkan kepadapara elite politik dalam berbagai fungsinya, ketika melaksanakan pemilu sebagai salah satu praktek demokrasi,agar sanggup menerapkan kaidah-kaidah demokrasiyang substansial dan mendasarkan pada kaidah-kaidah akhlaq yang mulia serta tetap mengindahkan Pancasila sebagaidasar dari kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 45.

6.LDII mengharapkan agar Pilpres 2014 dapat menjamin terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai legitimasi politik yang kuat, serta mampu menghasilkan Pimpinan Nasional yang berfungsi sebagai Khalifah fil ard’ yang rahmatan lil ‘alamin agar dapat mewujudkan kedaulatan teritorial NKRI, kedaulatan pangan, energi, pertahanan-keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kedaulatan finansial menuju terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. .

7.LDII mengusulkan agar format ekonomi nasional dan tata cara pengelolaan kekayaan negara dapat dirumuskan dalam bentukUU Sistim Perekonomian Nasional dan UU Pengeloolaan Kekayaan Negara terlebih dahulu sebagai amanat pasal 33 UUD 45 ayat 5, yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum dan integrator dari berbagai UU Sektoral yang telah lahir terlebih dahulu.

8.LDIImenyerukan, agar kepada semua pihak yang diberi amanat mengelola Perekonomian Indonesia dan Sumberdaya Alam Indonesia, agar menganggap dan memahami, bahwa hakekatnya hak pengelolaan ekonomi dan kekayaan negara tersebut adalah sebagai amanat/titipan yang diberikan oleh segenap rakyat Indonesia dan untuk itu agar digunakan semaksimum mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat rakyat serta bangsa Indonesia.

9.LDII mengusulkan agar dapat terwujud kedaulatan pangan yang simultan dengan peningkatan kesejahteraaan petani dan nelayan, perlu dibuat secara khusus lembaga keuangan yang merupakan pendukung sektor pertanian dalam arti luas dan juga dukungan lembaga pemasaran bagi berbagai produk pertanian Indonesia.

10.LDII mengusulkan, Untuk meminimumkun biaya energi bagi bangsa Indonesia, maka LDII mendesak agar penggunaan dan pemanfaatan panas bumi dapat dimaksimalkan, berbagai peraturan-perundangan yang dianggap tidak kondusif bagi percepatan pemanfaatan panas bumi hendaknya dapat ditinjau ulang. Demikian pula untuk sektor energi kelistrikan agar PLN diberi alokasi khusus pada cadangan batubara yang masih tersedia, karena PLN tidak selayaknya harus membeli batubara pada harga pasar biasa, mengingat bahwa batubara merupakan bagian kekayaan negara yang terkandung dalam bumi Indonesia.

11.LDII mengusulkan, perlunya ditingkatkan penguasaan sektor maritim, mengingat kondisi geografis Indonesia serta mengingat kebesaran sejarah ekonomi Indonesia yang mampu memanfaatkan sektor maritim untuk perluasaan wilayah komunikasi politik dan perdagangannya

12.LDIImenyerukan agar bagi berbagai pihak yang mengelola program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Indonesia juga memahami, bahwa itu juga merupakan amanat untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan kualitas profesional perorangan akan menaikkan tingkat profesionalitas generasi penerus bangsa yang sekaligus religius, yang pada gilirannya akan menaikkan kinerja Bangsa Indonesia kini dan esok.

13.LDIImengharapkan agar upaya peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IpTek) perlu menjadi agenda nasional bangsa Indonesia ditengah persaingan yang ketat,untuk mendukung daya saing ekonomi, baik di tingkat lokal, regional dan global.

14.LDII menyerukan, agar kepada segenap penyedia/ pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) di Indonesia dan dimanapun berada agar memproduksi, mengelola dan menggunakannya secara etis, sehat, cerdas dan produktif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moralitas untuk kelangsungan bangsadan tidak hanya semata-mata mementingkan faktor keuntungan dan ekonomi serta tidak hanya difungsikan sebagai bentuk hiburan saja.

15.LDII menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya secarabertanggungjawab, karena menyangkut masa depan dan kualitas bangsa Indonesia. Kepada para pimpinan dan elite politik,LDII menyerukan agar membangun budaya demokrasi yang bermakna serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan subyektifnya.

16.LDII sebagaiorganisasi kemasyarakatanyang bersikap netral-aktif menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya serta mengawal pelaksanaan pilpres 2014 agar dapat sungguh-sungguh berjalan sesuai kaidah-kaidah yang terkandung dalam maknademokratis.

Sumber: http://m.kompasiana.com/post/read/656341/2/ldii-rekomendasikan-16-poin-kepada-capres.html